Kepahiang — Arahan.co.id–Aroma dugaan penyelewengan dana desa di Desa Cugung Lalang, Kabupaten Kepahiang, kian menyengat. Sejumlah program yang dibiayai dari Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2023 hingga 2025 diduga sarat penyimpangan, bahkan berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah ratusan juta rupiah.
Berdasarkan penelusuran dan informasi yang dihimpun, ditemukan berbagai kejanggalan dalam pelaksanaan kegiatan desa, mulai dari pengadaan hingga realisasi fisik di lapangan yang dinilai tidak sesuai.
Pada tahun anggaran 2023, pengadaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) LED dengan nilai Rp220.440.000 menjadi sorotan. Sumber menyebutkan adanya dugaan praktik “cashback” yang diterima oknum kepala desa dengan nilai lebih dari Rp2 juta per unit. Praktik ini diduga kuat menjadi pintu masuk penyimpangan anggaran.
Tak hanya itu, program ketahanan pangan dengan anggaran Rp136.700.000 juga menuai tanda tanya. Realisasi di lapangan disebut jauh dari harapan, bahkan diduga tidak sesuai dengan perencanaan. Kuat dugaan adanya permainan pihak ketiga yang menyebabkan potensi kerugian negara.
Memasuki tahun 2024, pola serupa kembali terulang. Pengadaan lampu PJU senilai Rp253.000.000 kembali disinyalir bermasalah, dengan indikasi adanya keuntungan pribadi melalui mekanisme tidak wajar. Sementara itu, anggaran ketahanan pangan sebesar Rp134.000.000 juga diduga tidak direalisasikan sesuai spesifikasi.
Lebih jauh, proyek pembangunan rabat beton dengan nilai sekitar Rp70 juta diduga mengalami tumpang tindih anggaran. Hal ini memunculkan pertanyaan serius terkait perencanaan dan transparansi penggunaan dana desa.
Yang paling mencolok, pada tahun 2025, pengadaan prasarana energi alternatif desa berupa lampu PJU tahap pertama senilai Rp43 juta diduga fiktif. Jika benar, maka ini menjadi indikasi kuat adanya praktik penyimpangan yang sistematis.
Masyarakat pun angkat suara. Mereka mendesak Kejaksaan Negeri Kepahiang untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan penyelidikan mendalam terhadap dugaan tersebut.
“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah. Kami minta Kajari bertindak tegas. Ini uang negara, uang rakyat,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Namun tekanan publik terus menguat, menuntut transparansi dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Kasus ini kini menjadi ujian bagi aparat penegak hukum di Kepahiang: apakah akan bergerak cepat mengusut dugaan korupsi, atau justru membiarkan kasus ini menguap tanpa kejelasan.
Editor,Kelvin
About The Author
